Pengarang/Penulis : Mochamad Soef, SH., S.HI
Alamat/Sumber Jurnal : http://soef47.wordpress.com/2009/11/03/hukum-pengingkaran-perlindungan- hak-hak-konsumen-pada-kasus-bahan-bakar-minyak-bb
Isi Review :
Dalam pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) ternyata banyak hak-hak konsumen yang dapat tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pemerintah seperti harga BBM dan elpiji yang terus meroket memperjelas beban masyarakat sebagai konsumen akan semakin berat. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen.
Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan bekedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dll.
Dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen yaitu pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertera pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
Konsumen dilindungi haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Banyaknya minyak oplosan yang beredar, harus menjadi perhatian pemerintah, karena hal itu tentu akan merugikan konsumen sebagai pemakai. Pelayanan yang benar dan jujur, serta tidak diskriminatif juga merupakan hak-hak konsumen yang harus diperhatikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar